 |
| Foto : Muhamad Amang, Ketua DPD GMNI Sultra. |
KENDARI, GMNISULTRA.OR.ID | Merespon intruksi nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak dengan tegas kenaikan harga BBM yang dinilai mengorbankan ekonomi rakyat Indonesia.
DPD GMNI Sultra juga telah menginstruksikan seluruh kader GMNI se-Sultra untuk turun kejalan dalam rangka melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat.
"Sebelumnya, kami sudah menginstruksikan DPC GMNI se Sultra untuk turun aksi sesuai dengan intruksi DPP GMNI 3 September 2022 untuk aksi didaerah cabang masing-masing," kata Ketua DPD GMNI Sultra, Muhamad Amang Minggu (4/9/2022).
"Kini kami kembali mengkonsolidasikan untuk terus bergerak bersama massa marhaen turun kejalan pada senin dan seterusnya sampai BBM turun bersama panji-panji GMNI secara serentak diseluruh Indonesia," tegas Muhamad Amang.
Hingga saat ini, DPD GMNI Sultra masih berada di sisi menolak kenaikan harga BBM. Sejalan dengan DPP GMNI, kenaikan harga BBM bersubsidi menurutnya adalah langkah instan Pemerintah untuk mengamankan APBN.
"Ini adalah cara instant Pemerintah untuk mengamankan APBN karena adanya defisit anggaran negara. Defisit anggaran dikarenakan banyak mafia migas, Korupsi pejabat negara, ketidakpatuhan pembayaran pajak dan tata kelola sumber keuangan negara yang tidak tertata dengan baik termasuk BUMN," sambungnya.
Disisi lain, Muhammad Amang mengatakan bahwa kebijakan ini juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif tranportasi serta lainya yang akan hanya membuat rakyat sengsara.
"Dampak kenaikan harga BBM berimbas pada kenaikan harga bahan pokok, sektor tarif tranportasi laut dan daratan serta lainnya. Kenaikan harga tranportasi laut mencapai kenaikan sampai 40 ribu rupiah dari harga normal. Misal, tranportasi laut Kapal Cepat Kendari-Muna dari 120 ribu menjadi 160 ribu," lanjutnya.
Ia juga menyinggung pada naiknya tarif tranportasi laut di Sultra yang menurutnya dinaikan secara sepihak tanpa adanya pembahasan melalui DPRD sebagai wakil rakyat.
"Terutama kenaikan tarif tranportasi laut yang melambung tinggi, ini adalah kenaikan sepihak tanpa melibatkan wakil rakyat dan juga pengguna tranportasi itu. Ini harus ditinjau ulang oleh Pemerintah Sultra," tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga mengkritisi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggap hanyalah penyenang sementara untuk rakyat Indonesia agar tidak mempersoalkan kenaikan harga BBM.
"Kami beranggapan bahwa BLT yang berasal dari Subsidi BBM hanyalah penyemangat masayarakat yang tidak mampu agar tidak memikirkan kenaikan harga BBM yang sesungguhnya telah mencekik ekonomi mereka karena berimbas pada seluruh sektor ekonomi lainya," tutupnya.
Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah mengumumkan kenaikan harga BBM, Sabtu (3/9/2022). Ada sejumlah kenaikan harga.
Untuk BBM bersubsidi pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter; solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp Rp6.800 per liter; dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022.***
By: DPD GMNI SULTRA.
